sengit-politikus-pdip-ke-mardani-nanti-jangan-gaduh-dulu-1

Tegang, Politikus PDIP ke Mardani: Nanti, Jangan Gaduh Zaman

VIVA   –  Rumor kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) terus memantik perdebatan publik karena disebut akan  menyasar sembako. DPR & pemerintah pun diminta terkuak terkait proses draf Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Ijmal dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).  

Hal dibahas dalam Catatan Demokrasi tvOne yang menyuguhkan tema ‘ Apa-apa dipajaki, rakyat menjerit ‘. Terjadi berkelahi argumen antara Anggota Bayaran XI DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus dengan politikus PKS yang juga Bagian DPR, Mardani Ali Sera.

Deddy memberikan wacana PPN terhadap sembako berawal dari asumsi dengan keliru. Ia mengatakan serupa itu karena sampai saat ini RUU KUP belum dibahas di DPR.

“Saya bakal bilang begini, ada aforisme bilang assumptions is mother of all errors sangkaan adalah ibunda dari seluruh kesalahan. Jadi, saya mau jujur saja sampai zaman ini bahwa rancangan undang-undang ini belum dibahas dalam DPR, ” tutur Deddy dikutip VIVA pada Rabu, 16 Juni 2021.

Dia mengaku tidak tahu karena RUU tersebut memang belum dibahas DPR dengan pemerintah. Namun, ia menekankan saat ini dekat semua negara menerapkan kecendekiaan produk dan jasa tersebut dipajaki.  

Menurut dia, Indonesia termasuk negara rendah dengan kisaran pada angka 10 persen. Beda dengan negara lain yang sudah 15 persen bahkan lebih. Maka itu, dia menyinggung kebijakan pemerintah MENODAI yang dinilainya hebat perkara relaksasi atau kemudahan pajak.

Deddy mengatakan pajak merupakan instrumen negara untuk mengutarakan keadilan. Ia heran secara pernyataan Mardani bahwa pemerintah sangat kejam. Justru, logat dia, pernyataan Mardani tersebut yang kejam  bahkan keji.  

“Karena tidak mungkin bahwa kenaikan pajak itu untuk dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati, ” tutur Deddy.

Menurut dia, Mardani hanya menyampaikan asumsi dengan menimbulkan kegaduhan. Ia menduga Mardani juga belum membaca RUU KUP secara keseluruhan.

“Ini membangun hanya menimbulkan kegaduhan sebab kan asusmi. Lagi-lagi perkiraan. Bang Mardani pun kami yakin belum membaca seluruhnya. Belum menerima seluruhnya penjelasan, ” ujar Deddy.

Mardani sempat mengabung penjelasan Deddy. Namun, politikus PDIP itu meminta Mardani agar menahan dulu argumennya karena dirinya sedang menguraikan pandangannya.

Dedy bilang, kerangka yang melontarkan asumsi belum paham kepada RUU KUP. Dia mengutarakan hal itu karena menunjuk belum ada pembahasan dengan resmi antara pemerintah dengan DPR.

“Usulan ini pun masih kerangka dalam Undang-undang. Karena UNDANG-UNDANG PPN memberikan ruang pada pemerintah 5 sampai 15 persen, ” lanjut Deddy.

Deddy mengatakan saat ini isu dengan dilempar ke rakyat bahwa sembako mau dipajakin. Dia berharap sebaiknya wacana itu dibahas secara bersama-sama minus perlu asumsi terlalu jauh.