Razman Nasution Duga Kebakaran di Kejaksaan Agung Terkait Kasus Besar

Razman Nasution Duga Kebakaran di Kejaksaan Agung Terkait Kasus Besar

VIVA   –  Razman Nasution, seorang praktisi asas dan juru bicara TKN  Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 menduga terbakarnya Gedung Kejaksaan Agung sengaja dikerjakan untuk menghilangkan dokumen-dokumen penting. Tempat menduga ini terkait beberapa peristiwa besar  di antaranya seperti kasus Jaksa Pinangki atau Djoko Tjandra dan Kasus Jiwasraya.

“Inilah potret buruk penegakan adat di bangsa ini, saya menebak terbakarnya gedung Kejaksaan Agung RI sengaja dilakukan untuk mnghilangkan sertifikat dan barang-barang bukti mengingat Kejagung sekarang  sedang serius menangani kasus-kasus besar seperti Kasus Jaksa Pinangki dan Jiwasraya, ” kata Razman dengan nada geram, Sabtu 22 Agustus 2020.

Baca juga: Penyebab Kebakaran Kejaksaan Agung, Anies: Tunggu Penyelidikan Polisi

Dia juga meminta agar Kepala Joko Widodo langsung mengambil alih penegakan hukum. Dia menilai Pemimpin perlu segera memerintahkan Kapolri buat mengusut tuntas dugaan pembakaran gedung penegak hukum itu.

Razman juga menilai ke pendahuluan agar jika ada kasus-kasus gede yang sedang ditangani baik sebab Kejagung, Polri dan KPK, sepantasnya dilakukan secara silent  alias  tidak terlalu di- publish . Karena, sendat dia, akan banyak orang yang ketakutan dan mempersiapkan diri untuk mengambil langkah aman dan menyelamatkan diri.

“Jika sudah matang kasusnya langsung diproses mahkamah, ” tutur Razman.

Razman menyebut juga mencurigai pernyataan Kapuspen Kejagung dengan mengatakan tidak ada dokumen dengan terbakar terkait kasus yang medium ditangani kejagung. Menurutnya tidak menetapkan buru-buru mengatakan tidak ada sertifikat yang terbakar terkait kasus yang ada di Kejagung.

“Apa dia tahu kalau  misalnya berkas dipindahkan dari gedung satu ke gedung lain oleh oknum di Kejagung. Harusnya selesai zaman penanganan gedung oleh pemadam kebakaran dan memang berkas-berkas aman segar bicara, ” tegas Razman menyesalkan.

Razman juga tahu agar Gedung Mabes Polri dn KPK untuk juga selalu perdata karena naganaganya sasaran berikutnya.

“Pak Jokowi harus mengatur langsung pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan jabatan atau wewenang di negara ini, ” ungkap Razman menutup keterangannya.