Pengusaha Kelapa Sawit Keluhkan Pungutan Ekspor Terlalu Tinggi

Pengusaha Kelapa Sawit Keluhkan Pungutan Ekspor Terlalu Tinggi

VIVA   –  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menganggap bahwa pungutan ekspor terhadap produk sawit yang baru-baru ini ditetapkan pemerintah sangat tinggi dan memberatkan. Tarif pungutan baru tersebut  ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK. 05/2020 tentang Transisi PMK Nomor 57/PMK. 05/2020.

“Kami kaget. karena luhur sekali. Kami yang produksi CPO ( Crude Palm Oil ) menyoroti kenaikan ini, ” kata Sekretaris Jenderal Gapki, Agam Faturrochman,   Rabu  9 Desember 2020.

Menurut Agam, seharusnya mempertimbangkan kondisi jatuhnya harga minyak kelapa sawit dengan sempat jatuh beberapa waktu berantakan. Jatuhnya harga tersebut tentu kudu dikompensasi.

“Ketika harga sekarang baik, terbang tinggi bagaimana bisa mengkompensasi dengan jatuh sekali itu. Tapi saat ini malah dikenakan pungutan yang tinggi sekali, ” tutur dia.

Oleh sebab itu, Agam meminta pemerintah meninjau ulang beban baru pungutan tersebut. Selain tersebut, pemerintah juga perlu mendiskusikan peristiwa itu kepada pemangku kepentingan lain.

“Sekarang malah dipakai pungutan yang tinggi sekali. Jadi sepertinya mohon di- review kebijakan ini, didiskusikan dengan stakeholder juga, ” ungkap Agam.

Agam juga meminta supaya pemerintah menggugurkan bea keluar ekspor sawit yang juga dipungut Badan Pengelola Persediaan Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Yang paling utama bisa dilakukan segera adalah bea keluar tidak dipungut atau dihilangkan serupa sekali. Karena tujuan bea keluar kan untuk hiliriasi, ” tegasnya.

Tindak Sendat
Penyesuaian tarif pungutan ekspor itu merupakan tindak sendat dari keputusan Komite Pengarah BPDPKS. Besaran tarif pungutan ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan.

“Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku pada 10 Desember 2020, atau 7 hari sesudah diundangkan pada 3 Desember 2020, ” kata Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Anak BPDPKS, Kus Emy Puspita Dewi, Jumat  4 Desember 2020.

Mengutip PMK tersebut, beban pungutan minyak mentah kelapa sawit atau CPO,   misalnya, ditetapkan paling rendah sebesar US$55 bohlam ton, dengan asumsi harga CPO berada di bawah atau setara dengan US$ 670 per ton.

Sementara itu, bila harga CPO berada di atas US$670 per ton sampai dengan US$695 per ton, maka tarif pungutan ekspor menjadi US$60 per ton. Bila harga CPO di atas US$695 per ton datang dengan US$720 per ton, maka US$75 per ton.

Tarif pungutan tertinggi, dipatok sebesar US$255 per ton. Tarif pungutan tersebut dikenakan bila mana sangkaan harga CPO berada di untuk US$995 per ton. Sebelumnya, beban pungutan ekspor dipatok tetap US$55 per ton tanpa membedakan makna referensi.   (ren)