Pemprov DKI Siapkan Rp171 Miliar untuk Siswa Masuk Sekolah Swasta

Pemprov DKI Siapkan Rp171 Miliar untuk Siswa Masuk Sekolah Swasta

VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran seratus  miliar lebih  untuk para siswa tak lolos opsi sekolah negeri untuk  masuk madrasah swasta. Namun, para siswa itu juga harus termasuk mereka dengan berhak dan terdampak pandemi virus Corona atau COVID-19.

“Rp171. 065. 500. 000 gambaran uang yang dibutuhkan sekiranya Pemprov DKI Jakarta akan melakukan atau memberikan bantuan biaya masuk untuk siswa terdampak COVID-19, ” logat Asisten Kesra DKI Jakarta, Catur Laswanto, dalam rapat dengan gubernur DKI Jakarta melalui akun YouTube Pemprov DKI Jakarta dikutip Senin, 20 Juli 2020.

Baca juga: Karangan Bunga Berisi Pesan Kekecewaan PPDB Penuhi Balai Kota DKI

Masa ini, ia sedang melakukan habituasi siswa yang tak lolos Petunjuk Peserta Didik Baru  (PPDB) ataupun yang tak lolos masuk daerah dengan data bantuan sosial COVID-19.

“Kenapa kami padankan (penyesuaian)? Karena asumsinya adalah masa nanti akan diberikan bantuan kekayaan masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang cocok dan terdampak COVID-19. Mereka dengan layak dan terdampak COVID-19  adalah mereka yang sudah masuk di data bansos, ” ujarnya.

Oleh karena itu, introduksi dia, sebagai data padanan PPDB yang tidak diterima di jati, asumsi berarti di swasta dipadankan dengan bantuan sosial. “Sehingga kita ketemu NIK orangtua dan dibanding situ kita mendapat data kelayakan orangtua yang terdampak ekonominya karena COVID-19, ” katanya.

Ia mengatakan, anak mendaftar PPDB 2020 sebanyak 358. 664 siswa dan yang telah diterima di negeri 232. 653 orang, dan yang tidak diterima ada 126. 011 siswa. Berantakan, hasil padanan data antara bukti PPDB  yang tidak diterima pada negeri, artinya mereka diterima pada swasta dan data bansos ialah 85. 508.

“Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta, ” katanya.

Nantinya, sumber dana  untuk para anak yang masuk sekolah swasta serta terdampak COVID-19 bisa melalui uang Bantuan Tak Terduga (BTT) atau melalui Anggaran Pendapatan dan Honorarium Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2020.

“Kenapa bisa melalui APBD perubahan? Karena sekolah-sekolah preman memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran. Berarti, tidak pada saat sekarang, namun di waktu yang panjang sehingga sekiranya anggaran akan dibebankan APBD, masih dimungkinkan dimasukkan ke di APBD perubahan tahun 2020, ” ujarnya. (art)