Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Jokowi Tambahan Kesengsaraan Rakyat

Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Jokowi Tambahan Kesengsaraan Rakyat

VIVA   –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan kemajuan iuran BPJS Kesehatan secara berantara. Hal tersebut dilakukan meski Mahkamah Agung sebelumnya telah membatalkan kebijaksanaan kenaikan iuran sebelumnya pada Maret 2020.  

Kebijaksanaan itu ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Sistem Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid itu dia tandatangani atau ditetapkan dalam 5 Mei 2020.

Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon turut buka suara. Dia menilai apa yang dilakukan Jokowi benar-benar absurd alias konyol. Selain bertentangan dengan akal sehat, ia menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tubuh makin memiskinkan rakyat.  

“P @jokowi, kenaikan iuran BPJS pada tengah pandemi n stlh ada keputusan MA menurunkannya, benar2 absurd. Rakyat sdh jatuh tertimpa tangga lalu spt dilindas mobil. Selain bertentangan dg akal sehat, resep ini makin miskinkan rakyat. Penderitaan rakyat tambah meroket. Batalkanlah!, ” tulis Fadli lewat akun Twitternya, Kamis 14 Mei 2020.

Sementara itu, pada Pasal 34 perpres tersebut, mulanya disebutkan kalau iuran BPJS Kesehatan yang ditetapkan sebesar Rp42 ribu sejak satu Agustus 2019 bagi penerima bantuan iuran (PBI). Besaran itu disamakan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) maupun Bukan Pekerja (BP) di ruang perawatan kelas III.

Namun, sepanjang 2020 ini, iuran akan disokong oleh pemerintah pusat (pempus) sebesar Rp16. 500 per orang per kamar sedangkan sisanya, yakni Rp25. 500 akan dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta.  

Sementara itu, iuran bagian peserta PBPU & peserta BP atau pihak lain atas nama peserta sebesar Rp25. 50O per orang per kamar yang sebelumnya dibayarkan oleh pemda (pemda).

Namun tiba 2021, iuran mengalami perubahan besar. Iuran yang harus dibayarkan peserta sebesar Rp35 ribu sedangkan sisanya, yakni Rp7 ribu dibayarkan pempus. Sedangkan untuk yang sebelumnya dibayarkan oleh daerah Rp35 ribu mampu dibayarkan seluruhnya oleh pemda ataupun sebagiannya saja.  

Bagi Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sejumlah Rp100. O00 per orang mulai bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP atau bagian lain atas nama Peserta. Sedangkan untuk manfaat pelayanan di kawasan perawatan Kelas I yaitu
sebesar Rp150. 000.

Jika dirujuk berdasarkan aturan sebelumnya yang dibatalkan MA yakni Perpres 75 Tahun 2019, besaran iuran untuk peserta mandiri kelas II sebesar Rp 110. 000. Sementara, dalam Perpres sebelumnya, yakni 82/2018, iuran peserta mandiri kelas II sebesar Rp 51. 000 per orang per bulan.  

Adapun iuran bagi peserta PBPU dan BP kelas I yang sebesar Rp150. 000 mulai orang per bulan, lebih nista dari Perpres 75/2019 yang sebesar Rp 160. 000 per orang per bulan namun lebih mulia dari Perpres 82/2018 yang sebesar Rp 80. 000 per bulan.

Meski demikian, perpres teranyar ini menetapkan bahwa rencana dan besaran iuran yang baru tersebut akan mulai berlaku sejak 1 Juli 2020. Dalam kejadian Iuran yang telah dibayarkan sebab peserta PBPU dan Peserta BP melebihi ketentuan itu maka BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran iuran dengan pembayaran luran bulan berikutnya.