mahyudin-sinergitas-daerah-dan-dpd-penting-untuk-jaga-nkri-1

Mahyudin: Sinergitas Daerah dan DPD Penting Untuk Jaga NKRI

VIVA   –  Pengantara Ketua DPD RI,   Mahyudin bersama dengan sejumlah tokoh di DPD yakni Ustina Ismiati Wakil Pemimpin Badan Kehormatan, Hasan Basri Wakil Ketua PURT, Fernando Sinaga Wakil Ketua Komite I, dan Namto Roba  anggota DPD RI asal Maluku Utara, menggelar persahabatan persaudaraan dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

Dalam kesempatan tersebut, Ansar Ahmad memaparkan banyak situasi tentang potensi, harapan dan aspirasi Pemerintah dan kelompok Kepri. Salah satu dengan disampaikan yakni isu tentang betapa pentingnya menjaga, mengamankan serta mempertahankan teritorial Indonesia di wilayah tersebut. Jangan sampai kedaulatan negara diganggu bangsa lain.

“Berkaca dari kasus Sipadan-Ligitan, saya bertekad agar perkara serupa tidak terulang teristimewa, Kepri ini adalah provinsi dengan 2. 408 tanah, 96 persennya adalah wilayah laut yang rawan diklaim oleh negara lain yang berbatasan dengan kita, kami harap DPD dapat menguasai kepentingan kita, karena itu sangat penting bagi pertahanan nasional kita”, kata Ansar, dalam keterangannya yang dikutip Jumat 1 Oktober 2021.

Sementara Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menyambut antusias keinginan Pemprov Kepri, menetapkan isu-isu teritorial ini. Lengah satunya adalah tentang wilayah Singakarsa yang rawan dicaplok negara lain jika tidak segera bertindak.

“Sinergitas antara pemerintah wilayah dengan DPD RI pada hal ini mutlak diperlukan sehingga Indonesia ini mampu lebih aware terhadap wilayah-wilayah perbatasan seperti Kepri itu. Kami akan perjuangkan supaya kawasan Singakarsa ini lekas dibenahi bukan hanya dengan legal formal, tapi kegiatan nyata untuk membangun barangkali itu tower atau mercusuar sehingga wilayah itu tidak diserobot oleh negara lain”, jelas Mahyudin.  

Tidak boleh ada negara manapun yang mengusik kedaulatan Indonesia. “Kepri memang dikenal sebagai wilayah dengan sangat kaya akan sumber daya alam seperti bauksit dan timah, dan daya kekayaan laut yang istimewa, ” lanjut Mahyuddin.  

Dalam pertemuan ini, juga diperoleh kesepahaman semua pihak untuk memperkuat fungsi dan wewenang DPD RI ke depan, jika memang mau ada amendemen terhadap konstitusi. Sehingga DPD RI tak lagi terkesan menjadi lembaga subordinat di parlemen yang hanya bisa mengusulkan RUU tanpa kewenangan memutuskan.