Kacau Benih Lobster yang Diduga Buat Edhy Prabowo Diciduk KPK

Kacau Benih Lobster yang Diduga Buat Edhy Prabowo Diciduk KPK

VIVA   –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyembunyikan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan sejumlah pejabat. Pengantara Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa Eddy diamankan petugas KPK pada Rabu dini hari sebetulnya, 25 November 2020.

Berdasarkan dari sejumlah sumber dengan diolah VIVA, penangkapan yang dilakukan oleh KPK diduga dari korupsi ekspor benih lobster yang selama ini memang telah gaduh diberitakan & telah diberikan izin oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.

Lalu, bagaimana sebenarnya cerita ekspor benih lobster ini?

Berdasarkan catatan VIVA , ributnya kebijaksanaan ekspor benih lobster atau benur ini terjadi sejak 16 Desember 2019 lalu, di mana era itu mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti berang atas rencana Edhy Prabowo yang akan membuka genahar ekspor benur.

Susi menyebut lobster dewasa memiliki jumlah ekonomi yang tinggi  dibandingkan menjual bibit lobster. Bahkan, kata Susi, harga benih lobster per punggung hanya Rp139. 000, sementara jika sudah dewasa akan mencapai minimal Rp5 juta per ekor.

Wacana ekspor benur itu kemudian ditentang sejumlah kalangan sebab dinilai bakal merugikan nelayan & meminta KKP lebih memilih penanaman terlebih dahulu. Dan, akibat kegaduhan tersebut Edhy Prabowo sempat menghapuskan wacana tersebut.

Namun, pada Mei 2020, Edhy Prabowo menerbitkan lagi Sistem Menteri Kelautan Perikanan atau Kembang gula KP Nomor 12 Tahun 2020. Salah satu isinya mengatur perkara diperbolehkan lagi ekspor benih lobster.

Dengan kebijakan ini, Edhy juga secara resmi menguraikan Permen KP Nomor 56 Tarikh 2016, yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti.  

Atas Permen KP Nomor 12 tahun 2020, kemudian Komisi Pengawas Persaingan Cara alias KPPU, mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terkait pentingnya melakukan transparansi dan perlakuan antidiskriminasi dalam pembuatan regulasi.

Komisioner KPPU, Chandra Setiawan pula mengingatkan peraturan yang diterbitkan tersebut tidak boleh bersifat diskriminatif, di mana perusahaan atau pelaku daya terkait aturan ekspor harus diberikan kesempatan yang sama dengan tidak memprioritaskan atau hanya menguntungkan perusahaan tertentu saja.

Tetapi pada Juli 2020, KKP meniti Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap malah mengeluarkan izin tangkap pada 26 eksportir bibit lobster. Sehingga, membuat pertanyaan, apa alasan KKP menyerahkan privilage kepada perusahaan tersebut.

Kini, Edhy Prabowo dan sejumlah pejabat yang ditangkap KPK masih dilakukan pemeriksaan secara mendalam. & KPK akan menjelaskan secara rinci kasus yang menjerat Edhy. KPK berjanji komisi antirasuah akan menelanjangi setelah penyidikan dilakukan. (ase)