Food Estate dan Kesejahteraan Petani

Food Estate dan Kesejahteraan Petani

VIVA –  Pandemi covid-19 yang terjadi dalam seluruh dunia menyebabkan berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan pangan. Urusan covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berhenti berpotensi mengancam ketersediaan stok pangan dunia akibat berhentinya sebagian aktivitas pertanian.

Berawal dari kasus tersebut, pemerintah berupaya untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakatnya dengan membentuk sistem ketahanan pangan melalui pembentukan food estate .

Food estate merupakan suatu konsep pengembangan pangan yang mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan secara terintegrasi. Food estate juga dapat dikatakan jadi kawasan lumbung pangan.

Di Indonesia, pembangunan food estate sudah berlangsung sejak 2020, yaitu jalan Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Lahan terbesar yang mau dibangun sebagai kawasan food estate adalah di Provinsi Kalimanta Sedang yaitu sebanyak 30. 000 hekater. Selain itu, di Provinsi Sumatera Utara juga akan dibangun negeri food estate yang difokuskan untuk barang hortikultura.

Rencana pembangunan food estate masuk ke dalam Kalender Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Kalender food estate merupakan program prioritas kedua setelah kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), yaitu pengembangan wisata Kolam Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado Likupang.

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dikhawatirkan terjadi sebelum pembangunan kawasan food estate , salah satunya merupakan penggunaan eks proyek lahan gambut (PLG).

Terdapat kurang alasan mengapa penggunaan PLG menjadi hambatan dalam pembangunan kawasan food estate , yakni lahan PLG sangat rapuh serta heterogen, selain itu lahan PLG merupakan lahan sub optimal pada mana lahan tersebut memiliki kesuburan rendah, sangat bergantung terhadap minuman, dan perlu adanya penggunaan teknologi tata air yang optimal.

Terlepas dari permasalahan dunia hidup dan keseimbangan ekosistem di dalam pembangunan food estate, perkara kesejahteraan petani juga menjadi kontroversi yang kerap mengkhawatirkan.

Sektor pertanian merupakan sektor terbesar kedua setelah industri pengolahan di dalam kontribusinya terhadap PDB Indonesia. Total pekerja di sektor pertanian menyentuh 38, 23 juta orang ataupun 29, 76 persen dari segenap pekerja di Indonesia. Sektor pertanian menjadi sektor yang paling penuh menyerap tenaga kerja di Nusantara.

Selain itu, sektor pertanian juga merupakan salah kepala sektor yang tahan terhadap goncangan akibat covid-19, dimana pada triwulan 2 dan 3 pertumbuhan ekonomi sektor pertanian secara tahunan tetap positif. Pada triwulan III, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian masih pasti bertahan di posisi 2 obat jerih, yaitu 2, 15 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi zona pertanian yang kokoh terhadap dampak covid-19, berbanding terbalik dengan ketenteraman pekerja sektor pertanian. Sebagian pekerja di sektor pertanian merupakan pekerja pertanian yang menerima upah lantaran pemilik lahan. Per September 2020, rata-rata upah buruh tani ialah Rp 55. 719 per hari, jauh lebih rendah dari upah buruh bangunan yang mencapai Rp 90. 753 per hari.

Jika dilihat dari jumlah tukar petani (NTP), di kamar Oktober 2020 nilainya mencapai 102, 25, namun subsektor tanaman pangan mengalami penurunan 0, 10 tip. Nilai NTP merupakan perbandingan jarang nilai yang diterima petani secara nilai yang dibayarkan oleh petani.

Nilai NTP yang lebih dari 100 menunjukkan kalau nilai yang diterima petani lebih besar daripada nilai yang dibayarkan oleh petani. Pemerintah menjadikan NTP sebagai salah satu data penting yang menjadi prioritas peningkatan. Dalam RPJMN 2020-2024, NTP ditetapkan sebesar 102.  

Tak bisa dipungkiri, bahwa sistem pertanian Indonesia yang sebagian besar sedang tradisional menjadi salah satu pengantara rendahnya produksi padi di Indonesia. Sistem pertanian di Indonesia sebagian besar masih menggantungkan diri kepada cuaca atau dapat disebut wadah hujan.

Apabila ada anomali pada cuaca di Indonesia baik musim kering maupun banjir, menyebabkan hasil produksi pertanian menjelma tidak optimal. Hal ini serupa diperparah dengan berbagai hama dengan kerap menyerang lahan pertanian hak petani.

Hama menjelma salah satu masalah yang pula harus menjadi prioritas penanganan baik secara kimiawi maupun alamiah. Pengerjaan hama secara kimiawi diharapkan tidak berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan dan ekosistem.

Beberapa besar sistem pertanian di Indonesia sangat tergantung terhadap ketersediaan cairan, di mana sawah-sawah yang dimiliki adalah sawah tadah hujan. Tidak adanya sistem pengairan yang tetap menyebabkan terdapat beberapa petani yang hanya bisa panen 1 kali dalam 1 tahun, sedangkan idealnya, petani dapat panen sebanyak 3 kali dalam setahun.

Pembangunan food estate sebagai daerah lumbung pangan, diharapkan memberikan solusi atas permasalahan ketergantungan petani kepada alam. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna, dapat membantu petani bertambah banyak mengoptimalkan lahan sawahnya.

Selain itu, beberapa petani juga kerap mengeluhkan harga gemuk yang mahal dan sulit dijangkau. Sebagai regulator, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui harga-harga pupuk pada level petani, sehingga tidak sedang memberatkan para petani.

Rencana pemerintah untuk menjadikan pemerintah lumbung pangan hendaknya dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pekerjaan petani tidak hanya dipandang sebelah mata oleh generasi-generasi terakhir bangsa Indonesia.