Bawaslu Kawal Ketat Proses Penghitungan Perkataan di Pilkada Sumbawa

Bawaslu Kawal Ketat Proses Penghitungan Perkataan di Pilkada Sumbawa

VIVA   –  Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan  pihaknya akan mengawasi ketat metode penghitungan suara di Pilkada Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ini mengingat ada satu pengikut merupakan adik  Gubernur NTB Zulkieflimansyah, yaitu Dewi Noviany.

Berdasarkan data Sirekap KPU sementara pada Sabtu, 12 Desember 2020, tercatat dua pasangan calon yang bersaing ketat, yaitu Syarafuddin Jarot dan Mokhlis (Jarot-Mokhlis) unggul tatkala dengan perolehan suara 25. 0 persen. Kemudian, pasangan Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany menguntit secara 24, 5 persen.

Selisih perolehan suara yang benar tipis untuk posisi pemenang Pilkada ini menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak akan adanya dugaan intervensi kepada penghitungan suara, karena adiknya Gubernur NTB ikut berlaga di Sumbawa.

Oleh karena itu, Rahmat mengingatkan kepada penyelenggara pemilu yakni KPUD dan Bawaslu setempat supaya bekerja secara profesional & independen dalam melakukan rekapitulasi pandangan. Terpenting, jangan mudah ditekan oleh siapa pun terutama para pihak pasangan calon.

“Kita akan mengawasi penuh itu. Jangan mudah diintervensi sama orang lain. Adiknya Bang Zulkieflimansyah, kan? Oleh karena itu perhatian itu, ” kata Balasan saat dihubungi pada Minggu, 13  Desember 2020.

Selain itu, Rahmat mengatakan laporan terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang berlaku di Sumbawa juga tetap diproses. Bahkan menurut dia, Bawaslu telah mulai menindaklanjut beberapa aduan biar pencoblosan sudah dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020.

“Iya tetap diproses, bahkan minat oleh Bawaslu Sumbawa, ” ujarnya.

Sementara Anggota KPU RI, Hasyim Asyari mengatakan andaikata ada laporan kesalahan data pada rekapituliasi suara, maka keberatan atau laporan-laporan bisa langsung dikoreksi di KPU setempat dengan mekanisme yang ada.

KPU MENODAI tetap melakukan pendampingan terhadap KPUD yang melaksanakan perhitungan dan rekapitulasi suara pilkada, baik di tingkat provinsi maupun tingkat KPU Praja dan Kabupaten yang menggelar Pilkada, termasuk Sumbawa. “Istilahnya bukan penilikan, tapi supervisi dan monitoring, ” jelas dia. (ren)

Baca juga:   Kemendagri Sebar Tim Monitoring Tingkatan Pilkada 2020